Persma Bukan Barang Haram

“Salatiga Kota Merah”, begitulah judul pada cover Majalah Lentera hasil karya awak redaksi LPM Lentera Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga. Maksud hati ingin menyusun puzzle sejarah yang masih tercecer, namun sambutan yang luar biasa dicontohkan oleh pejabat kampus maupun aparatur pemerintah Salatiga, mereka menarik dan membakarnya.

Apresiasi yang sebesar-besarnya wajib diberikan teruntuk awak redaksi LPM Lentera yang telah berjibaku, bersusah payah mengumpulkan data dan—mungkin—rela bolos kuliah demi merampungkan terbitan tersebut. Kalian mahasiswa pemberani yang menghidupkan kembali gairah dan semangat rekan Persma di negeri ini. Tak ketinggalan pula, tepuk tangan yang semeriah mungkin perlu disuguhkan kepada para elit kampus dan pemerintah maupun aparat Salatiga yang berhasil memraktikkan ulang cara-cara Orba dalam membungkam mulut mahasiswa.

Keberhasilan elit kampus dan aparatur ini tak hanya menimpa Lentera. Jauh sebelum Lentera “dibegitukan”, pada 1988 di kampus yang sama, Majalah Imbas yang dipimpin oleh Andreas Harsono juga mengalami perlakuan serupa, ditarik dan dibakar lantaran memuat surat kekecewaan Arief Budiman yang membeberkan adanya proyek pejabat kampus UKSW.

Kejadian pemberedelan Majalah Lentera ini pun tentunya menambah daftar panjang intimidasi kebebasan pers, khususnya, di kalangan aktivis pers mahasiswa. Lucu memang, di saat media-media daring sedang bebas-bebasnya memberitakan segala bentuk pemberitaan. Justru media kecil yang ranahnya hanya kampus, tingkat pengawasannya sangat ketat. Tengok saja belum lama setelah kasus Lentera mencuat, ada beberapa tindakan serupa, seperti intimidasi pembantu dekan di Universitas Negeri Jember, pelarangan pemutaran film di Universitas Brawijaya, dan perampasan buletin di Universitas Negeri Yogyakarta.

Jika alasan penarikan dan pemberedelan mengenai isu yang diangkat, tidakkah malu dan ciutnya nyali aparat-aparat itu jika hanya berani terhadap pers kampus? Lihatlah Tempo yang sering mengulas sejarah para tokoh palu arit hingga pengakuan para algojo “pembantaian” 1965. Meski penulis yakin, banyak intimidasi yang mengarah kepada pewartanya, namun majalah itu tetap beredar luas dan dapat dinikmati mereka yang menggilai sejarah hingga saat ini.

Dalam membuat laporan, awak persma selalu mematuhi kode etik dan berpedoman pada peraturan jurnalistik layaknya pers mainstream pada umumnya. Bahkan Persma telah menanamkan empat sifat rasul pada diri mereka; siddiq, amanah, tabligh, fathonah yang berarti jujur, bertanggungjawab, menyampaikan dan cerdas. Tidak seperti—maaf—media mainstream yang kini banyak didomplengi berbagai kepentingan. Meski demikian, Persma seringkali dijadikan sasaran tembak oleh mereka yang merasa dirugikan lantaran pemberitaan Persma, tak terkecuali rektorat yang seharusnya menjadi hakim yang adil. Termasuk dalam mengapresiasi jerih payah awak redaksi LPM Lentera.

Bila penulis boleh khusnuzon, lantaran para aparatur pemerintah Salatiga dan juga elit kampus memiliki jiwa nasionalisme melebihi Bung Tomo, mereka terlalu khawatir jika terbitan LPM Lentera menjadi pemantik berkibarnya kembali bendera palu arit di negeri ini.  Jika memang benar alasannya seperti itu, berarti mereka tak seharusnya berseragam dan mengaku menjadi pengayom maupun wakil rakyat. Mereka tak pantas disebut sesepuh jika hanya mengutamakan otot daripada otak.

Gus Dur pernah menulis dalam esainya yang berjudul Keadilan dan Rekonsiliasi, “Begitu banyak rahasia yang menyelimuti masa lampau kita sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif kemanusian, bukan ideologis.”

Kemudian Presiden ke-4 RI tersebut melanjutkan, “Kalau kita menggunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap sendiri benar dan orang lain bersalah. Ini bertentangan dengan hakikat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan atau keberagaman justru menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih menghinggapi kehidupan bangsa saat ini.”

Gus Dur mengajarkan bangsa ini untuk mengedepankan rasa kemanusian ketimbang ideologi yang terkadang memicu permusuhan. Persolan pembredelan Majalah Lentera tentunya dilandasi oleh ideologi, bukan jernih berpikir bahwa bangsa ini butuh sejarah yang akurat, bukan dibuat-buat. Stigma negatif dan kebencian terhadap PKI telag menutup nurani bangsa ini, sehingga ketika mendengar PKI akan spontan berpikir, penjahat dan pemberontak. Bangsa ini juga tak pernah fair dalam mengajarkan sejarah kepada generasi bangsanya.

Penulis yakin, awak Lentera benar-benar memahami maksud “Jasmerah” yang dikatakan Bung Karno. Bung Karno tak pernah membatasi seperti apa sejarah yang tak boleh ditinggalkan. Semua yang telah lalu adalah sejarah. Dan semua sejarah harus dipelajari, diingat dan dijadikan sebuah penuntun agar bangsa ini tidak jatuh pada lubang yang sama. Tentu juga menyadari bahwa segala bentuk penindasan apalagi pembantaian terhadap siapapun yang dianggap “bersalah” bukanlah kepribadian rakyat Indonesia.

Jika menengok kembali pada kasus majalah Lentera tentu kita ingin bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di negeri ini? Nampaknya setiap tulisan berbau sejarah merupakan wilayah yang rawan dan selalu dibatasi, meski berada dalam ruang akademis. Karya-karya macam, Di Bawah Lentera Merah yang merupakan tesis sarjana muda Soe Hok Gie. Buku Tan Malaka yang merupakan disertasi doktor ahli sejarah Harrye Poeze. Militer dan Politik di Indonesia karya Harold Crouch. Kapitalisme Semu karya Yoshihara Kunio. Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer. Theologi Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya yang merupakan skripsi Frater Wahono Nitiprawiro. Amir Sjarifoeddin Pergumulan Imannya dalam Perjuangan Kemerdekaan yang merupakan tesis Frederick Djara Wellem. Indonesia the Rise of Capital karya Richard Robison yang masih belum diterbitkan dalam edisi Indonesia.

Pada akhirnya penulis meyakini bahwa dalam kasus majalah Lentera, ada alasan pelarangan yang nyaris seragam: merupakan tulisan yang menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, dan memicu kegaduhan publik.

Sayangnya, suatu proses peradilan yang bersifat akademis tak pernah digelar. Demikian juga para guru-guru besar atau dosen pembimbing maupun pejabat kampus tak ada satu pun yang memberikan reaksi, bukan malah sebaliknya.

Keberanian dan kerja keras LPM Lentera ini patut diapresiasi. Tak usah mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita berkewajiban memberikan warisan fakta sejarah kepada anak cucu kita, bukan sebuah cerita rekayasa untuk kepentingan golongan tertentu.

Sudah saatnya persma bangkit, akhiri segala bentuk intimidasi. Jadikan kasus majalah Lentera sebagai kekuatan baru bagi pers mahasiswa sebagai media alternatif yang dituntut untuk membuka mata terhadap polemik yang terjadi di tengah masyarakat, dengan peran lebih peka dan tergerak untuk peduli dengan lingkungan sekitar, bangsa dan negara. Jangan sampai pers mahasiswa dianalogikan sebagai pil ekstasi, ganja, atau heroin yang dijadikan ‘barang haram’ oleh Negara.

Artikel ini dimuat di MahasiswaBicara.com

Iklan

Bijaklah dalam Berkomentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.